Selasa, 15 April 2014

KPK Harus Ambil Alih: Kasus Korupsi Kepala Daerah yang Macet!


Sungguh Ironis! Kemarin (24/5), Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin divonis bebas oleh Majelis hakim PN Jakpus dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp. 20,162 Miliar. Putusan tersebut cukup janggal dan lebih beraroma politik. Kasus ini juga menunjukkan ada fenomena bahwa kepala daerah yang berlatarbelakang partai penguasa saat ini (Demokrat) biasanya mendapatkan “jaminan dan perlindungan” untuk bebas. Hal ini juga sudah dan akan terjadi dibeberapa daerah.
Kabupaten Rembang
Gelagat hal serupa juga sudah dan akan terjadi di daerah Jawa Tengah. Setelah kasus dugaan korupsi Walikota Semarang Sukawi Sutarip yang di SP3 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 2010 lalu, sebentar lagi di khawatirkan Sp3 juga akan “dihadiahkan” kepada Bupati Rembang M. Salim yang tersejat kasus dugaan korupsi APBD. Pada tahun 2009 Polda Jateng telah menatapkan Bupati Rembang sebagai tersangka korupsi dana APBD 5,2 M pada kegiatan pendirian, pembiayaan dan pengelolaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya tahun anggaran 20006/2007. Namun karena alasan izin Presiden belum turun, Polda Jateng sampai sekarang belum memeriksa M. Salim.
Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh KP2KKN ke KPK dengan surat No. 13/SK/KP2KKN/III/2010 tertanggal 10 Maret 2010.
Kabupaten Karanganyar
Lambatnya penanganan kasus kepala daerah juga terjadi di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Dalam kasus ini berdasarkan audit BPKP Jawa Tengah, ditemukan kerugian sebesar 22 M. Dana tersebut dikelola oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera. Berdasarkan temuan BPKP tersebut, maka pada bulan Februari 2010 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menetapkan kasus ini sebagai kasus korupsi dan telah menetapkan Handoko Mulyono (Ketua KSU Sejahtera) pada 15 Februari 2010. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2010 Kejati menetapkan Ir. Tony Haryono (Ketua Dewan Pengawas KSU/Suami Rina) sebagai tersangka, dan Sdr. Fransiska Riana Sari (Mantan Ketua KSU) juga ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei 2010. Namun, untuk Fransiska, setelah ditetapkan sebagai tersangka dia tidak langsung ditahan. Ada beberapa catatan dalam kasus ini :
Pertama, kasus ini tidak pernah menyentuh aktor utama yaitu Bupati Karanganyar sendiri Rina Iriani Sri Ratna Ningsih, Spd. Kedua, diduga dana yang diselewengkan untuk kepentingan Pilkada Rina-Paryono adalah sebesar 12M . Dana yang diselewengkan dalam proyek ini sebesar 22 M. Kalkulasi untuk parpol penerima kucuran dana tersebut :
    PDIP                      : Rp. 687.430.000,-
    Demokrat            : Rp. 433.000.000,-
    PKS                        : Rp. 1.249.200.000,-
    PKB                       : Rp. 72.000.000,-
    PPP                        : Rp. 123.000.000,-
Ketiga, dalam penanganan kasus tersebut ada dugaan suap dari tersangka kepada Kajati Jawa Tengah sebesar 5 M. Suap tersebut bermaksud agar kasus ini tidak sampai menjerat aktor utama yaitu Bupati Karanganyar.
Keempat, sebelumnya sudah ada pernyataan dukungan dari 99 orang yang berasal dari birokrasi, anggota dewan dan masyarakat setempat agar penegak hukum segera memeriksa kasus ini dan sampai menyentuh aktor utama.
Kasus ini sebenarnya sudah KP2KKN laporkan ke KPK dengan surat No. 13/SK/KP2KKN/III/2010 tertanggal 24 Maret 2010 dan diterima oleh Imam Turmudhi dengan nomor bukti 2010-03-000439.

Kabupaten Batang

Kasus lain lambatnya kasus penanganan korupsi juga terjadi di Kabupaten Batang. Kasus dugaan korupsi APBD Batang Tahun Anggaran 2004 (bagi-bagi uang Negara kepada anggota DPRD batang periode 199-2004) dengan tersangka Mantan Kabag Keuangan Pemkab Batang, Sri Suginyanti dan Bupati Batang, Bambang Bintoro, SE yang saat ini masih ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kasus ini awalnya ditangani oleh KPK namun dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan Kejati Jawa Tengah yang kemudian menangani, hasilnya kembali macet.
Terakhir kasus ini dilaporkan ke KPK agar KPK mengambil alih kembali dengan surat nomor ; 067/GerTak/III/11 tanggal 16 Maret 2011 diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Handoyo Sudradjat.

KESIMPULAN

  1. Dari beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Ijin Presiden masih menjadi kendala dan alat “permainan” oleh penegak hukum didaerah untuk menghambat kasus korupsi kepala daerah.
  2. Dari beberapa kasus tersebut, kepala daerah yang berlatarbelakang politik yaitu partai penguasa (Demokrat) seperti, Gubernur Bengkulu, Mantan Walikota Semarang, Bupati Rembang dan Bupati Karanganyar cenderung mendapat “perlindungan” dari partai politik yang berkuasa saat ini. Sehingga penanganan kasusnya sengaja dihambat bahkan dibebaskan.
  3. Dari beberapa kasus tersebut juga dapat dinilai bahwa, fungsi KPK dalam Koordinasi dan Supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian di daerah masih lemah.
TUNTUTAN
  1. KPK segera mengambil alih kasus dugaan korupsi Kepala Daerah Kab. Rembang, Kab. Karanganyar, dan Kab. Batang.
  2. Segera memeriksa dan menahan aktor utama dalam kasus korupsi Kab. Karanganyar serta Kepala Daerah yang sudah menjadi tersangka (Kab. Rembang dan Kab. Batang)
  3. Bertindak professional dalam penanganan kasus tersebut dan bebas intervensi dari pihak manapun.
Jakarta, 25 Mei 2011
ICW-KP2KKN Jawa Tengah-LESPEM Rembang-GerTak Batang-Pusoko Klaten
Kontak person : Eko Haryanto : 081325177115

Mengambil Alih Kasus Korupsi


Wacana pengambilalihan kasus-kasus korupsi yang macet dalam beberapa hari terakhir telah menjadi isu yang menarik untuk dicermati.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengarahan pada rapat koordinasi percepatan penanganan kasus korupsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/3), mengharapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ragu mengambil alih suatu kasus apabila diperlukan karena dipandang berlarut-larut penanganannya oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan. Khususnya untuk kasus yang memang jadi perhatian publik dan memerlukan penegakan hukum tepat pada saatnya.
Pernyataan Presiden yang dengan terbuka memberikan peluang bagi KPK untuk mengambil alih kasus korupsi dari kejaksaan dan kepolisian, jika dicermati kembali, memilki makna ganda. Di satu sisi sebagai dukungan dalam percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di sisi lain hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja penanganan kasus korupsi yang selama ini dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian.
Korupsi di daerah
Selama lebih dari setahun pemerintahan SBY, khusus penanganan kasus korupsi di daerah tidak mengalami kemajuan yang siginifikan. Hingga saat ini, lebih 70 izin pemeriksaan kepala daerah yang diberikan oleh SBY. Namun dari jumlah itu, hanya lima orang yang telah diproses ke pengadilan. Selebihnya masih macet di tingkat penyelidikan atau penyidikan. Buruknya penanganan kasus korupsi di daerah pada akhirnya memberikan penilaian miring bahwa pemberantasan korupsi hanya dilakukan di Jakarta.
Kekecewaan terhadap aparat penegak hukum dalam menangani korupsi bukan tanpa alasan. Berdasarkan data ICW, dari 191 kasus korupsi yang terjadi 13 kota besar di Indonesia, setidaknya ditemukan beberapa pokok masalah penting dalam penanganan korupsi.
Pertama, banyak laporan masyarakat atau LSM tentang terjadinya tindak pidana korupsi tidak direspons oleh institusi kejaksaan dan kepolisian di daerah. Hal ini diperburuk dengan tindakan institusi kejaksaan/kepolisian yang tidak pernah memberikan kejelasan mengenai alasan mengapa laporan korupsi tersebut tidak ditindaklanjuti.
Kedua, hampir sebagian besar permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi di daerah adalah berlarut-larut atau mandeg. Banyak ditemui penanganan yang dilakukan hanya sebatas formalitas pemeriksaaan saksi-saksi, selanjutnya tidak jelas penanganannya. Kejadian lainnnya adalah, meskipun kasus korupsi yang dilaporkan sudah masuk tahap penyelidikan atau penyidikan, namun hingga beberapa tahun belum juga dilimpahkan ke pengadilan.
Penanganan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) misalnya, dari 65 orang yang diperiksa, hingga tahun keempat hanya 16 orang telah diproses ke pengadilan. Selebihnya macet dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
Ketiga, dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan (SP3) kasus korupsi tidak saja menjadi kebiasaan Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri, namun beberapa kejaksaan tinggi maupun polda juga melakukan tindakan serupa. Dalam catatan ICW, sedikitnya sudah 43 kasus korupsi di seluruh Indonesia yang telah di SP3 oleh kepolisian dan kejaksaan.
Keempat, hanya menjerat sebagian pelaku. Hal demikian umumnya terjadi dalam kasus korupsi yang dilakukan secara 'berjamaah', dengan tersangka anggota DPRD maupun kepala daerah. Selain tidak menyeluruh, kerap kali penanganan kasus korupsi tidak menjerat pelaku utamanya, namun hanya menyentuh pada level pelaku lapangannya saja.
Salah satu contohnya adalah dalam kasus korupsi dana APBD Kabupaten Pontianak tahun 2003 sebesar Rp 2,8 miliar. Dari 45 orang anggota DPRD Pontianak yang diduga menerima 'uang haram', hanya lima orang yang diproses hingga ke pengadilan. Sedangkan 40 orang lainnya belum juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kelima, tidak dilakukan eksekusi meskipun sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus korupsi di daerah, meskipun telah dilimpahkan ke pengadilan dan dinyatakan bersalah serta divonis penjara, namun praktiknya terdakwa tidak bisa langsung dibui. Hal ini disebabkan karena putusan bersalah tersebut tidak diikuti dengan perintah hakim untuk segera memasukkan terdakwa ke dalam penjara.
Keenam, adanya ancaman dan kriminalisasi terhadap pelapor kasus korupsi. Sudah ada 19 pelapor kasus korupsi yang diancam dan telah di-kriminalisasi-kan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Enam orang di antaranya bahkan sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Ironisnya, banyak laporan korupsi yang diduga dilakukan oleh terlapor tidak ditindaklanjuti oleh kepolisiaan atau kejaksaan. Selain ancaman kriminalisasi pencemaran nama baik, beberapa pelapor dan aktivis kasus korupsi juga menerima ancaman berupa intimidasi dan kekerasan.
Kegagalan supervisi
Secara keseluruhan, beberapa masalah tersebut dapat diartikan sebagai kegagalan Jaksa Agung dan Kapolri dalam melakukan supervisi terhadap kinerja dari aparat di bawahnya.
Hingga saat ini, baru kejaksaan yang memiliki standar kinerja dalam penanganan korupsi, yang meliputi waktu penyelesaian kasus, jumlah kasus yang harus diselesaikan tiap tahun, dan prioritas penanganan kasus. Sayangnya standar kinerja yang dibuat terkesan sebatas formalitas semata karena praktiknya tidak pernah diterapkan dan tidak ada sanksi bagi pimpinan kejaksaan di daerah yang dinilai gagal.
Dengan kondisi demikian maka upaya mengambil alih bisa jadi menjadi salah satu alternatif dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dan mendorong kinerja kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus korupsi menjadi lebih baik. Proses pengambilalihan kasus korupsi sendiri dilakukan dengan beberapa pertimbangan tertentu.
Berdasarkan Pasal 9 UU No 30/2002, dalam menjalankan tugas supervisi, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari kepolisian dan kejaksaan apabila laporan masyarakat mengenai korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan kasus korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Alasan lainnya apabila penanganan kasus korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; adanya hambatan penanganan kasus korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan kasus korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi tidaknya pengambilalihan pada akhirnya ditentukan sendiri oleh ketiga institusi tersebut. Jika tidak ingin kasusnya diambil alih oleh KPK, maka kepolisian dan kejaksaan harus serius memperbaiki kinerjanya dalam penanganan kasus korupsi. Apabila gagal, maka KPK jangan ragu untuk mengambil alih kasus korupsi yang tidak ditangani secara serius oleh kepolisian dan kejaksaan.
Ikhtisar
*Pernyataan Presiden agar KPK mengambil alih kasus korupsi dari kejaksaan dan kepolisian mendukung percepatan pemberantasan korupsi, tapi juga menyiratkan ketidakpercayaan kepada kejaksaan dan kepolisian.
*Selama lebih dari setahun pemerintahan SBY, penanganan kasus korupsi di daerah tdak mengalami kemajuan siginifikan. Ini memberikan penilaian miring seolah pemberantasan korupsi hanya terjadi di Jakarta.
*Hingga saat ini, lebih 70 izin pemeriksaan kepala daerah yang diberikan oleh SBY, namun hanya lima orang yang telah diproses ke pengadilan. Lainnya macet dalam penyelidikan dan penyidikan.
*Kemacetan itu dapat diartikan sebagai kegagalan Jaksa Agung dan Kapolri dalam melakukan supervisi terhadap kinerja dari aparat di bawahnya.
*Kejaksaan dan kepolisian harus memperbaiki kinerjanya dalam menangani kasus korupsi.
Emerson Yuntho, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch
Tulisan ini disalin dari Republika, 27 Maret 2006

Minggu, 23 Desember 2012

Membongkar Benteng Perlindungan Kepala Daerah


http://images.hukumonline.com/frontend/lt50922ceb879f9/lt509698ba55e73.jpg



Kepala daerah yang tersandung masalah hukum semakin sulit berlindung di balik kehormatan dan wibawa sebagai pejabat negara.
Konferensi Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) yang diselenggarakan Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara selama dua hari (29-30/10) menyinggung pentingnya peran seorang pemimpin dalam pemerintahan. Seorang pemimpinlah yang menjadi nahkoda menyelenggarakan reformasi birokrasi, misalnya.
Di daerah, pemimpin utama yang menjadi nahkoda itu adalah kepala daerah: gubernur untuk level provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan walikota memimpin kotamadya. Namun, seperti disimpulkan dalam konferensi itu, keberhasilan reformasi birokrasi tak semata ditentukan kepemimpinan dan komitmen politik.
Gaya kepemimpinan seperti yang ditunjukkan duet Djoko Widodo dan Basuki Tjahya Purnama di Jakarta memang mendorong perubahan pendekatan pendekatan dalam reformasi birokrasi. Mereka mengesampingkan dan memangkas kekakuan protokoler agar bisa langsung mendengar suara rakyat.
Tetapi tak banyak pemimpin bergaya bak Djokowi-Basuki. Kekuatan masyarakat atau tekanan politik dan gerakan sosial ternyata patut diperhitungkan. Kekuatan tertentu dalam masyarakat bisa mendobrak privelese yang selama ini telah dinikmati kepala daerah.
Sadar atau tidak, gerakan sosial kelompok tertentu semakin menguat tatkala menyaksikan banyak kepala daerah tersandung masalah hukum. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Djohermansyah Djohan, menyebut angka 278. Sebanyak itulah kepala daerah yang tersandung masalah hukum, meski tak disebut rentang waktu dan jenis tindak pidananya.
Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sepanjang periode 2004-medio 2012, tak kurang dari 8 orang gubernur dan 31 orang bupati/walikota kesandung masalah korupsi.
Benteng kehormatan
Meskipun ratusan kepala daerah tersandung perkara hukum, tak mudah bagi aparat penegak hukum memproses mereka. Bahkan ada kepala daerah sudah lebih dari setahun dinyatakan tersangka. Penegak hukum tak bisa menindaklanjuti proses itu karena si kepala daerah punya benteng sebagai perisai diri. Benteng itu bernama izin pemeriksaan.
Sebagai pejabat, seorang kepala daerah mendapatkan kehormatan dan wibawa. Jika mengikuti suatu upacara atau mengunjungi suatu tempat, kepala daerah mendapatkan hak-hak seperti pengawalan dan protokoler. Bahkan kehormatan pejabat itu acapkali dibayar negara melalui fasilitas tunjangan kehormatan. Malah secara hukum kehormatan pejabat selaku penyelenggara pemerintahan dibentengi pula dengan KUHP (pasal 154).
Berdasarkan pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi di Kepolisian dan Kejaksaan, ternyata ‘benteng kehormatan’ bernama izin pemeriksaan kepala daerah telah menghambat proses penegakan hukum.  KPK terbilang beruntung. Untuk kasus korupsi yang ditanganinya izin pemeriksaan berjenjang dari Presiden hingga gubernur itu tak perlu. Tetapi kejaksaan dan kepolisian bisa terhambat karena membentur benteng izin pemeriksaan.
Kekuatan 4 + 23 + MK
Menyadari ada yang tidak beres dalam proses penegakan hukum terhadap kepala daerah, Indonesia Corruption Watch (ICW) –lembaga pemerhati masalah korupsi, mengajak dua orang dosen -- Feri Amsari dari Universitas Andalas dan Zainal Arifin Mochar dari UGM Yogyakarta--  dan seorang aktivis (Teten Masduki) mempersoalan aturan tentang perizinan pemeriksaan kepala daerah.
Apatah lagi jika izin itu menjadi benteng perlindungan kepala daerah yang terjerat korupsi. “Tak ada toleransi terhadap koruptor,” kata peneliti ICW, Emerson Yuntho.
Berempat mereka memberi kuasa kepada 23 orang advokat dan pengabdi bantuan hukum. Mereka mempersoalkan pasal 36 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Sebagai kekuatan sosial, pemohon dan kuasanya menyampaikan argumentasi konstitusional bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta setiap orang harus mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Bagi pemohon, perlakuan istimewa kepada kepala daerah yang (diduga) melakukan tindak pidana berpengaruh buruk terhadap penegakan hukum.
Rupanya, di persidangan, argumentasi para pemohon mendapat dukungan dari KPK. Wakil DPR juga mengatakan kepala daerah tidak kebal karena tanpa persetujuan presiden pun, sepanjang sudah lewat waktu 60 hari, aparat penegak hukum dapat memproses. Tetapi menurut DPR, pembedaan perlakuan terhadap pejabat punya rasio hukum yang dapat diterima akal. Kepala daerah mempunyai beban tugas yang tidak dimiliki warga negara lainnya. Izin pemeriksaan, demikian argumentasi DPR, untuk melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara agar mereka diperlakukan secara hati-hati. Segendang sepenarian, wakil pemerintah menyatakan izin itu adalah prosedur administrasi karena tugas dan wewenang kepala daerah berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Ternyata, kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi meyakini argumentasi yang disampaikan pemohon. Dalam putusan yang dibacakan 26 September lalu, Mahkamah menyatakan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah mencatatkan tintas emas penegakan hukum dengan mencabut izin pemeriksaan kepala daerah. Izin hanya diperlukan untuk penahanan karena pasti mengganggu roda pemerintahan.
Mahkamah juga menegaskan pengecualian izin yang diatur pasal 36 ayat (4) UU Pemda masih perlu. Jadi, izin presiden tidak diperlukan dalam hal kepala daerah (i) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; (ii) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati; dan (iii) telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
Juru bicara Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar, memberi contoh kepala daerah yang tertangkap tangan memakai atau mengedarkan narkotika. “Dalam kondisi demikian izin presiden tak perlu,” tegasnya.
Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Jaksa Agung Darmono misalnya mengapresiasi putusan karena membuat langkah Kejaksaan lebih mudah memeriksa kepala daerah.
Tetapi bagi Kementerian Dalam Negeri, putusan Mahkamah itu seolah menodai makna kehormatan dan kewibawaan kepala daerah sebagai pejabat negara. Kehormatan dan kewibawaan kepala daerah seharusnya tetap dijaga. “(Putusan itu) akan ada efek terhadap kewibawaan kepala daerah, terutama kepala daerah yang bersih,” kata Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, kepada hukumonline di sela-sela konferensi EROPA. Ia khawatir aparat penegak hukum akan dimanfaatkan lawan politik untuk menjatuhkan kepala daerah yang bersih dan jujur. “Kalau ada lawan-lawan politik yang memanipulasi dengan menggunakan aparat penegak hukum, maka kepala daerah itu bisa dalam keadaan trouble,” sambungnya.
Meski mengkhawatirkan efek putusan, Kementerian Dalam Negeri akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Filosofi putusan itu akan dimasukkan ke dalam revisi UU Pemda yang kini sudah masuk Senayan. Imbasnya tentu bukan hanya UU Pemda. Undang-Undang lain seperti UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diminta untuk disesuaikan dengan filosofi pandangan Mahkamah.
Menurut Mahkamah, menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara tetap perlu. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana. “Apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum”.

MA Luncurkan Case Tracking System Terbaru


KY berharap manajemen informasi penanganan perkara akan menjadi lebih baik.
MA telah meluncurkan sistem aplikasi penelusuran berkas perkara (case tracking system) terbaru yang akan diterapkan di setiap pengadilan seluruh Indonesia. Penerapan sistem yang dinamai SIPP V.2 akan dilakukan secara bertahap. Acara peluncuran SIPP V.2 digelar MA bersamaan dengan acara workshop pada 17-19 Desember 2012 kemarin di Nusa Dua Bali.  
“Kita sudah launching penerapan sistem penelusuran perkara tahap kedua di Bali agar sistemnya lebih sempurna untuk memudahkan penelusuran perkara,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas, Ridwan Mansyur di Gedung MA, Jum’at (21/12).     
Dengan diluncurkan SIPP V.2, kata Ridwan, MA berharap publik akan lebih mudah ketika melakukan penelusuran  informasi perkara di pengadilan. Untuk itu, data yang disajikan SIPP V.2 lebih lengkap, khususnya putusan pengadilan.     
Dilanjutkan Ridwan sistem penelusuran perkara ini untuk mengantipasi kebocoran atau kesalahan penyajian informasi perkara di MA dan 800 satuan kerja di pengadilan seluruh Indonesia. Seperti yang baru-baru ini terjadi dalam kasus pemalsuan putusan yang dilakukan mantan Hakim Agung Yamanie dan mantan Dirut TVRI Sumita Tobing.
“Kasus-kasus itu terjadi karena informasi perkara sering bocor atau tertunda-tunda lama karena lamanya turunnya salinan putusan. Nantinya, melalui sistem SIPP ini setiap putusan harus dipublikasi di website dalam waktu satu hari sejak putusan diucapkan,” katanya.  
Namun, kata Ridwan, khusus penyajian data informasi salinan putusan lengkap akan di-upload website  maksimal 3 bulan sejak putusan diucapkan. “Kesepakatan di Rakernas 2012 di Manado kemarin uploadmaksimal 3 bulan sejak diputus, supaya tidak ada lagi kebocoran informasi seperti perubahan putusan PK Hengky Gunawan karena lamanya di-publish di website,” tegas Ridwan.
MA mengakui selama ini sistem penyajian putusan memakan waktu lama karena persoalan minutasi putusan memakan waktu lama dan SDM operator (juru ketik) yang memang masih kurang. “Makanya, dengan peluncuran sistem penelusuran perkara ini salah satunya bisa mengatasi persoalan itu karena selama ini sistem yang berjalan tidak bisa diakses secara cepat oleh publik.”
Ditambahkan Ridwan saat peluncuran sistem ini diperintahkan setiap Satker di pengadilan seluruh Indonesia termasuk MA sendiri melaksanakan sistem informasi penelusuran perkara ini secara bertahap. Misalnya, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, kapan diputus, sidangnya dimana, jadwal persidangan kapan yang diperoleh melalui website dan meja informasi di setiap pengadilan.
“Dengan diterapkan sistem informasi penelusuran manajemen perkara ini diharapkan kebocoran perkara tidak terjadi lagi. Masyarakat umum juga dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui website. Sebab, beberapa kasus yang mencuap di MA juga diketahui pertama kali dari website.” 
Menanggapi peluncuran sistem ini, Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh mengapresiasi diterapkan sistem  penelusuran penanganan perkara di pengadilan termasuk di MA. “Kita gembira MA sudah melakukan perbaikan dalam hal hal sistem penelusuran perkara, nantinya hingga awal 2014 setiap pengadilan di Indonesia menerapkan sistem informasi penelusuran penanganan perkara,” kata Imam saat dihubungi, Sabtu (22/12).
Menurutnya, kasus adanya pemalsuan putusan PK Hengky Gunawan yang dilakukan Yamanie bukti lemahnya manajemen informasi penanganan perkara. Pihaknya, saat berkesempatan bersama MA, seringkali menyarankan agar sistem informasi manajemen penaganan perkara diperbaiki. Makanya, dengan adanya sistem yang baru ini diharapkan manajemen informasi perkara di MA dan pengadilan akan menjadi lebih baik,” harapnya.     
Untuk diketahui, peluncuran otomasi sistem informasi penelusuran perkara ini, MA bekerja sama dengan U.S. Agency for International Development (USAID) melalui proyek Changes for Justice (C4J). Hingga saat ini, lebih dari 100 pengadilan negeri telah dilengkapi dengan sistem informasi penelusuran perkara yang terotomasi. Sistem terotomasi ini juga disertai dengan peningkatan akses publik terhadap informasi pengadilan.
Salah satu cara untuk melakukan hal tersebut adalah melalui meja informasi publik yang baru, seperti di Pengadilan Negeri Denpasar. Makanya, USAID berkolaborasi MA untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi penelusuran perkara ini untuk meningkatan akses terhadap informasi dan manajemen perkara yang efisien melalui register yang terotomasi, laporan kinerja, formulir dan template, jurnal keuangan, dan jenis perkara. 

Restorative Justice, Alternatif Baru Sistem Pemidanaan


Dari 300 napi yang diwawancarai, lebih dari 30 persen menganggap pembinaan dalam LP tidak bermanfaat. Penempatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan justeru menimbulkan korban baru. Mengapa?


Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia bekerja sama  dengan AusAid mengkaji implementasi program pembinaan narapidana selama ini di Indonesia. Hasilnya? Penting untuk mempertimbangkan pemberlakuan restorative justice atau restoraitve punishment.
Menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).
Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama.
Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Menurut Adrianus, pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.
Ketua Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Muhammad Mustofa menegaskan bahwa Restorative Justice memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.
Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.
Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.
Toh, diakui Adrianus, penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, kata Adrianus, model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian.
Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materiil mungkin bisa digantikan pelaku. Tetapi bagaimana dengan derita psikis, misalnya akibat pemerkosaan?
Hasil studi
Gagasan tentang Restorative Justice tidak muncul begitu saja. Itu didahului sebuah penelitian terhadap 300 narapidana di tiga lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.
Dari 300 responden, sebagian besar memang menganggap pembinaan yang mereka dapat di Lapas bermanfaat untuk bekal hidup mereka nanti setelah bebas. Penjara membuat banyak napi sadar dan tobat. Berarti sistem pemidanaan model pemasyarakatan (UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan) bisa dianggap berhasil? Tunggu dulu!
Hasil penelitian mencatat sebanyak 31,7 persen responden berpendapat sebaliknya, sistem pemidanaan di Lapas tidak bermanfaat. Kalaupun ada keterampilan, setelah keluar belum tentu diterima masyarakat. Angka ini tentu cukup signifikan. Tidak aneh kalau dari hasil penelitian itu, masih ada napi yang berkeinginan melakukan kembali tindak pidana yang membuat ia masuk Lapas.
Melihat masalah dan hasil studi itulah, lantas muncul gagasan Restorative Justice. Gagasan semacam ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan.

EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP


  1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.
  2. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:
    1. Putusan declaratoir;
    2. Putusan constitutief;
    3. Putusan condemnatoir;
  3. Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan constitutief, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.
  4. Putusan condemnatoir merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.
  5. utusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang.
  6. Penerapan Pasal 225 HIR/ 259 Rbg harus terlebih dahulu ternyata bahwa Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak dapat / tidak mampu melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara. Dalam hal demikian, Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon.
  7. Untuk memperoleh jumlah yang sepadan, Ketua Pengadilan Negeri wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan Ketua ¬Pengadilan Negeri dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
  8. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg).
  9. Putusan dengan mana tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
  10. Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan, dan barang yang dieksekusi telah diterima oteh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya.
  11. Jalan yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/ rumah tersebut).
  12. Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa bezit / kedudukan berkuasa.
  13. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
  14. Pemulihan hak diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  15. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil.
  16. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai obyek miliknya yang telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta.
  17. Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses perkara dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi.
  18. Dalam hal yang demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunda eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.
Sumber:
-    Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta,  2008, hlm. 94-97.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Berada di Urutan 118 dari 176 Negara di Dunia



JAKARTA, (PRLM).- Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan 118 dari 176 negara. Dibandingkan denga negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan bawah. Posisi Indonesia bahkan di bawah Malaysia, Thailand, dan Filipina.
Berdasarkan Cooruption Perception Index (CPI) yang diluncurkan oleh Transparency Internatinal (TI), lima negara dengan skor tertinggi adalah Denmark (90), Finlandia (90), Selandia Baru (90), Swedia (88), dan Singapura (87). Sementara lima negara terbawah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Afghanistan (8), Sudan (13), dan Myanmar (15).
Indonesia dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia sebesar 32 berada di urutan 118 sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar.
Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Brunei Darussalam (55) di peringkat 46, Malaysia (49) di peringkat 54, Thailand (37) di peringkat 88, dan Filipina (34) di peringkat 108. Sementara Vietnam (31) berada di peringkat 123 dan Myanmar (15) di peringkat 172.
Sekretaris Jenderal TI Indonesia Natalia Soebagjo mengatakan, skor Indonesia tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu yang menempatkan Indonesia pada peringkat 100. Sebab tahun ini TI menggunakanmetode baru untuk mengukur skor CPI.
"Dengan metode yang lama, perubahan skor antar tahun sebuah negara bisa disebabkan karena perubahan yang terjadi di negara lain, dan bukan karena perubahan di negara itu sendiri. Dengan metode yang baru, skor antar tahun suatu negara dapat diperbandingkan sehingga bisa diinterpretasikan sebagai representasi perbaikan atau kelemahan usaha pemberantasan korupsi," kata Natalia saat meluncurkan CPI di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (6/12).
Perubahan lainnya adalah rentang skala CPI. Sebelumnya, rentang indeks CPI 0-10, 0 dipersepsikan sangat korup dan 10 sangat bersih. Rentang indeks CPI yang baru menjadi 0-100, 0 dipersepsikan sangat korup dan 100 sangat bersih. Natalia mengatakan, skor CPI sebelum 2012 tidak bisa langsung dikonversi ke rentang CPI baru dengan mengalikan 10.
Natalia mengatakan, skor 32 menunjukkan Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar. Strategi Nasional (Stranas) Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan oleh pemerintah harus lebih banyak diimplementasikan secara konsekuen, bukan didiskusikan terus-menerus dalam seminar.
"Dalam Stranas taget mencapai CPI 5 (dengan rentang lama) pada 2014, suatu kemustahilan. Skor yang lama 3. Yang penting bagaimana kedepannya menggunakan CPI untuk memacu pemberantasan korupsi," katanya.
Untuk meningkatkan skor CPI, TI Indonesia mengusulkan agar penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi besar segera diselesaikan. Misalnya kasus korupsi Hambalang, Bank Century, simulator kemudi. "Jangan berlarut-larut. Karena kita juga mengantisipasi kasus lain yang akan datang," katanya.
TI Indonesia secara tegas meminta agar pelemahan KPK harus dihentikan. "KPK sebagai satu-satunya lembaga yang fokus terhadap pemberantasan korupsi harus didukung penuh," ujar Natalia.
Menurut dia, berbagai upaya pelemahan KPK membuat KPK menjadi korban atas keberhasilannya sendiri. Semakin berhasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, maka semakin banyak pihak yang memusuhinya.
Di lain pihak, kata Natalia, kemandirian dan kredibikitas penegak hukum lain, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi harus ditingkatkan. Semua penegak hukum harus turut serta dalam pemberantasan korupsi.
"KPK tidak akan berhasil tanpa kerjasama dengan penegak hukum lain. Harus dijaga supaya persaingan atau kepentingan tertentumenghambat tujuan utama pemberantasan korupsi. Itu sebabnya peran masyarakat menjadi penting," katanya.
Upaya lain yang bisa dilakukan untuk memperbaiki skpr CPI, menurut Natalia, antara lain denhan mempermudah pelayanan publik dan perijinan usaha. Stranas yang sudah disusun pemerintah harus direvisi dan disesuaikan dengan rentang indeks yang baru.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, dengan metode pengukuran skor CPI yang baru akan lebih obyektif melihat perubahan situasi korupsi di Indonesia.
"Sebelumnya, negara lain skornya turun kita senang, sekarang tidak bisa. Sebelumnya, ranking tergantung dengan apa yang dilakukan pemberantasan korupsi negara lain. Sekarang Ini lebih objektif," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan target-target dalam Stranas. Target berada di peringkat 50 pada 2015 dipandang tidak realistis.
Giri sepakat jika pelemahan KPK harus dihentikan sehingga mendukung kasus besar segera dituntaskan. "Diharapkan skor kedepan bisa naik lagi, minimal bisa lebih baik dari Malaysia," ujarnya.
Saat ini kpk sedang berupaya berkoordinasi terkait supervisi layanan publik pengadaan dan penganggaran di 33 provinsi. Lembaga layanan publik diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam mengurangi korupsi yang berujung pada kenaikan skor CPI. "Kalau hanya KPK yang bekerja tidak bisa membereantas korupsi yang sudah sistemik di negara ini," katanya.
Yunus Husein mewakili Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah (UKP4) mengatakan, global indeks Indonesia mengalami penurunan akibat korupsi. "Kultur yang juga membuat praktek yang seharusnya tidak boleh masih diperbolehkan. Ini harus diperbaiki bersama," katanya. (A-170/A-89)***